peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. 9. peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

Untuk menindaklanjuti Perda No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (6), Pasal 84, Pasal 103 ayat (5), Pasal 113, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Selain itu, peraturan ini juga perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan Peraturan. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Walikota; Mengingat : 1. 9. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Dokumen ini berisi ketentuan umum, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan BMN, serta lampiran-lampiran terkait. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Pejabat Pengelola Barang Milik Negara; 4. 04. DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganPeraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Oswar Mungkasa 20. id : 294 Hlm. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022. Judul. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah T. Mencabut : PP No. 2020/NO. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah yang meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018. ABSTRAK: Menimbang a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. ABSTRAK: bahwa dengan semakin berkembangnyajumlah dan jenis Barang Milik Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan pengelolaaan secara optimal; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perwakilan. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 beserta perubahannya yaitu PP Nomor 38 tahun 2008 telah mengatur secara prinsip tentang pengelolaan BMN/D. 2. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; 5. , M. Milik Negara/Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Menimbang : a. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang : a. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 27 Bentuk Peraturan. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI LINGGA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Tipe Dokumen : Peraturan Perundang Undangan: T. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMD. a. 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 33/PMK. 2020. PENDAHULUAN Dari latar belakang pengelolaan aset, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terdiri dari 118 Pasal METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini. 2008 No. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat: 1. Tanggal Pengundangan. 6 Thn 2006. tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pp no. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola barang milik. 2019, No. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. E. 19. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur; c. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah T. 78 halaman. 2020/NO. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Barang Milik Daerah. Jumlah Halaman: 7 HLM;. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PERATURANPEDIA. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk. Peraturan Pemerintah. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta ajukan perubahan atas Perda No. 3. Tipe Dokumen. 27 Tahun 1959, UU No. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan. 6K views • 15 slides 02 permasalahan aset Widayanti Ishak 13. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 1. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. SISTEM DAN PROSEDUR - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. ABSTRAK: a. Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang. ABSTRAK: bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tematik. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. U Badan : Semarang (Kabupaten) Pemrakarsa : Badan Keuangan Daerah: Penandatanganan : MUNDJIRIN: File Peraturan : Peraturan_Daerah_4_2017. Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah, c. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah ini menjelaskan ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan. Ketentuan Peralihan 19. 164 -7-. 2021/NO. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kemenkeu. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. 06/2016, BN. ABSTRAK: a. 1. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 158-1/2020 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan. Sedangkan peraturan pelaksana dari PP No. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri E), dicabut dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerah Nomor1Tahun2020,TambahanLembaranDaerah Nomor48); MEMUTUSKAN:Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 4. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka guna tertib. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PengelolaanBarangMilikDaerah(LembaranDaerah Nomor1Tahun2020,TambahanLembaranDaerah Nomor48);Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Nomor Peraturan: 4: Tanggal Penetapan: 2021-06-17: File Produk Hukum: Perda_4_2021. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain STATUS PERATURAN. Bisnis. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 19, BN. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 47 Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 September 2021 Tanggal Pengundangan 23 September 2021 Tanggal Berlaku 23 September 2021 Sumber. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. Selain itu, peraturan ini juga perlu direvisi untuk menyesuaikan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);. BARANG MILIK DAERAH. Dasar Hukum: 1. 28 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 11,. com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta ajukan perubahan atas Perda No. Largest Font. Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diganti; b. Subjek. Negara dan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Undang-Undang No. 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali: Nomor: 13: Judul: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: T. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; BAB III Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; BAB IV Pengadaan; BAB V Penggunaan; BAB VI Pemanfaatan;. 12 Tahun 2011; UU. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Pengelolaan barang milik daerah men-jadi sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. "2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain; PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. SALINAN BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547); 8. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Dokumen Peraturan : Permendagri No. b. jdih. E.